Judul Buku

580 + 12 Romawi

(1) Bagaimana pola dan tahapan pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi efektif dalam tatakelola sampah rumah tangga di Indonesia?

(2) Bagaimana model pemberdayaan desa agar mempunyai kapasitas dalam tatakelola sampah rumah tangga di Indonesia?

(1) Merumuskan pola dan tahapan pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam tatakelola sampah rumah tangga di Indonesia

(2) Merumuskan model pemberdayaan desa agar mempunyai kapasitas dalam tatakelola sampah rumah tangga di Indonesia

www.pexels.com

https://www.merdeka.com/

Kualitatif

Secara konseptual metode kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganlisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang, baik secara individual maupun kelompok

1. Pemberdayaan dimulai dengan pembangkitkan etika, moral, kesadaran, mindset, dan tanggung jawab terhadap lingkungan di masyarakat. Hal ini diperlukan karena memang hal utama yang harus diluruskan terlebih dahulu adalah pola perilaku manusia itu sendiri sehingga bisa membantu mengontrol segala hal yang mungkin bisa terjadi.

2. Pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola sampah rumah tangga efektif dilakukan mulai dari tingkat RT/RW. Hal ini ditunjukkan agara penerapan pola tata kelola yang baik dilakukan dari lingkup terkecil terlebih dahulu sehingga mampu berbenah untuk sekop yang lebih besar. Sebab perubahan besar tidak didapatkan secara cuma-cuma melainkan diperlukan perubahan-perubahan kecil terlebih dahulu didalamnya untuk bisa menghasilkan perubahan yang besar. Cara ini merupakan salah satu langkah yang tepat untuk dapat membenahi maslaah tata kelola sampah di masyarakat, kerjasama antar pihak-pihak dari mulai lingkup terkecil mampu memberikan kedisiplinan yang lebih terarah dan mampu diatur.

3. Penguatan Desa diperlukan dengan cara mendelegasikan kewajiban tata kelola sampah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Hal ini ditujukkan agar setiap pemerintah Desa lebih fokus mengurusi masyarakatmya dengan lingkup yang lebih kecil sehingga dapat mengarahkan ke seluruh masyarakat yang ada. Karena jika masih dari pemerintah Kabupaten/Kota, maka akan kesulitan untuk dapat menjangkau secara kesuluruhannya.

4. Perlu desain tata kelola sampah yang inovatif dan komprehensif sesuai dengan regulasi desa yang relevan. Hal ini ditujukan agar masyarakat lebih tertarik dalam mengelola sampah dan tau harus bertindak seperti apa dalam mengeksekusi sampah yang ada sehingga bisa lebih terarah dalam mengelola sampah sesuai dengan keadaan desa beserta masyarakatnya maisng-masing.