MONITORING PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

• Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
• Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
• Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
• Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
• RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  • Kualitas konstruksi bangunan dengan bahan beton bertulang memenuhi SNI
  • Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan kayu memenuhi SNI
  • Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan baja memenuhi SNI
  • Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan selain hal tersebut diatas minimal mampu menahan guncangan gempa 8 skala richter (rata-rata gempa yang terjadi di Indonesia antara 6 – 7 skala richter.
  • Luas bangunan menggunakan standar luas per orang (9 m²/org) dalam pasal 22 ayat (3) UU 1 Tahun 2011.
• Dari beberapa pengertian yang ada, dapat disimpulkan bahwa definisi RTLH menurut HRC Caritra merupakan rumah atau hunian yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi persyaratan:
  • keselamatan dan keamanan konstruksi bangunan
  • kecukupan minimum luas bangunan
  • keadilan sosial dan kesehatan penghuni
• Persayaratan Rumah Tidak Layak Huni
  • keselamatan dan keamanan konstruksi bangunan
  • kecukupan minimum luas bangunan
  • keadilan sosial dan kesehatan penghuni.

Sebanyak 25 unit Pemerintah desa godog bersama LPM desa Godog dan babinsa & babimas desa godog memonitoring pembangunan rumah tidak layak huni Dari DISPERKIM PROV. JAWA BARAT.