PERKEMBANGAN POLITIK DAN PERUBAHAN MASYARAKAT DI INDONESIA PERIODE (1960 - 1965)

    Manusia di dalam pergaulan hidupnya selain sebagai makhluk individu juga ditakdirkan pula sebagai makhluk sosial. Aristoteles seorang filsuf yunani mengatakan bahwa manusia itu makhluk yang bernegara atau yang berpolitik (zoon politicon). Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai keperluan, keinginan, atau cita-cita yang berbeda-beda dalam suatu hal, sedangkan ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial antara lain hidup berkelompok, kemampuan berkomunikasi, kesamaan rasa atau bekerja sama yang dirangkum dalam nilai kesatuan, nilai solidaritas, nilai kebersamaan, dan nilai berorganisasi. Persamaan nilai tersebut akan membentuk kelompok yang lebih besar yaitu kehidupan bernegara. 

    Negara Republik Indonesia sebagai negara yang baru saja merdeka, bukan hanya menghadapi tantangan nasional berupa perjuangan menegakkan kedaulatan, tetapi juga menghadapi masalah-masalah internasional yang sangat berat. Tantangan internasional yang di hadapi oleh pihak Indonesia adalah masalah untuk menentukan sikap antara dua kelompok Superpower yang saling berhadapan yaitu Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Pada waktu itu, kedua negara  raksasa tersebut sedang mengembangkan pengaruhnya dan mencari pengikut sebanyak-banyaknya dengan cara menarik negara-negara lain ke dalam bloknya. Namun, bagaimana sikap Politik Indonesia mengadapi tarik menarik kedua negara Adikuasa itu? Menghadapi pengaruh dari kedua blok itu, Indonesia bersikap netral dan menolak masuknya pengaruh kedua blok itu. Indonesia bebas menentukan sikap dan cara-cara sendiri dalam menghadapi masalah-masalah Internasional. Namun Indonesia harus aktif dalam menghadapi masalah  Internasional demi terciptanya perdamaian dunia yang kekal, dan abadi.

    Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia berusaha meningkatkan kehidupan masyarakat Indonesia dalam segala bidang. Indonesia menjalin hubungan dengan dunia luar dengan tujuan meningkatkan kegiatan ekspor. Pada masa Presiden Soeharto, secara perlahan-lahan ekonomi dan politik bangsa Indonesia berhasil dipulihkan. Ekonomi bangsa Indonesia meningkat, bahkan diikuti oleh hubungan ekonomi dengan negara-negara lainnya di dunia, baik dalam bidang ekspor maupun impor. Sejak Indonesia merdeka hingga tahun 1960, tampak bahwa Indonesia masih cukup setia dengan apa yang telah di gariskannya. Misalnya selama terjadi konflik antara Indonesia dan Belanda dalam perang kemerdekaan, pihak Indonesia lebih mengutamakan cara-cara damai (perundingan) dengan menggunakan jasa negara-negara tetangga ataupun organisasi internasional seperti PBB. Walaupun Indonesia masih bersengketa dengan pihak belanda, pemerintah Indonesia masih tetap menunjukkan sikap bersahabat. Ini tercermin dari Maklumat Politik, yang di keluarkan pemerintah Indonesia pada tanggal 1 November 1945. Pemerintah Indonesia memberikan tahap menghimbau Belanda agar sadar dan melihat kenyataan yang ada bahwa memang telah merdeka dan mengajak Belanda agar mau bersahabat dengan Indonesia. Dengan persahabatan itu, Belanda tidak akan rugi sebab Indonesia masih mengharapkan bantuan Belanda untuk bersama-sama membangun dan mengolah kekayaan alam Indonesia. Demikian pula dalam penyelesaian masalah Irian Barat, Indonesia tetap menginginkan jalan damai. Namun, setelah ada tanda-tanda yang jelas bahwa Belanda tidak mau menyelesaikan pertikaian secara damai, maka di tempuh kekuatan militer.

    Lahirnya politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif disebabkan oleh keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka, Indonesia bukan saja berhadapan dengan tantangan-tantangan nasional dalam rangka memperjuangkan tegaknya kedaulatan, tetapi juga berhadapan dengan masalah-masalah internasional yang sangat berat. Untuk memperkuat kedudukan politik luar negeri Indonesia, maka di perlukan landasan dasar yang kuat, baik landasan dasar nasional maupun landasan dasar internasional. Landasan dasar nasional terlihat dengan jelas pada landasan ideal dan landasan konstitusional. Landasan ideal dari politik luar negeri Indonesia terdapat pada Pancasila, sedangkan landasan konstitusional terdapat pada Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa itu lebih cenderung mendekati negara-negara Blok Timur serta melakukan konfrontasi terhadap negara-negara dari Blok Barat. Perubahan arah politik luar negeri ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti :

1. Faktor dalam negeri Dominasi PKI dalam kehidupan politik dan penentuan haluan politik luar negeri Indonesia sangat besar, yaitu PKI berusaha untuk membelokkan haluan politik luar negeri Indonesia agar berkiblat kepada negara-negara Eropa Timur atau Uni Soviet, serta menjalin hubungan dengan negara-negara tersebut.

2. Faktor luar negeri berbeloknya haluan politik luar negeri Indonesia dari politik luar negeri yang bebas dan aktif ke arah politik luar negeri yang berkiblat kepada negara Uni Soviet atau negara-negara Eropa Timur (Blok Timur), disebabkan oleh sikap dari negara-negara Barat (Amerika Serikat dan Eropa) yang kurang bersimpati dan tidak mendukung perjuangan bangsa Indonesia, baik dalam menanggulangi masalah ekonomi maupun dalam masalah politik yaitu pembebasan Irian Barat. Selain itu kegagalan pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan persenjataan dari negara-negara Blok Barat seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat yang membatalkan secara sepihak penjualan senjata terhadap Indonesia, senjata sebagai perlengkapan perang pasukan Indonesia sangat dibutuhkan untuk menghadapi pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di wilayah Indonesia.

    Politik luar negeri yang di laksanakan pada masa Demokrasi Terpimpin, berakibat pada bidang ekonomi yaitu merosotnya bidang ekonomi yang tidak dapat ditanggulangi oleh pihak Indonesia. Kemerosotan ekonomi juga menyebabkan kehidupan bangsa Indonesia semakin jauh dari cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945, yang berkeinginan untuk dapat mewujud kemajuan dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Politik konfrontasi juga bertentangan dengan cita-cita ikut serta memelihara perdamaian dan ketertiban dunia.

    Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dibentuk Dwikora (Dwi Komando Rakyat) dengan alasan untuk membantu perjuangan rakyat Kalimantan Utara. Dwikora langsung berada dibawah komando Presiden Soekarno. Dwikora mempunyai tugas membantu rakyat serta memerangi neokolonialisme dan neoimperialisme. Namun, gerakan itu belum berhasil terlaksana, karena bangsa Indonesia dikejutkan dengan meletusnya peristiwa G30S/PKI. Peristiwa G30S/PKI menyebabkan pusat perhatian pemerintah Indonesia tertuju pada penyelesaian masalah dalam negeri. Masalah-masalah luar negeri terpaksa ditunda penyelesaiannya. Setelah G30S/PKI berhasil ditumpas, selanjutnya terjadi penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Ketika pemerintah berada ditangan Jenderal Soeharto, sejak itu dimulai masa pemerintahan orde baru. Pada masa pemerintahan soeharto sebagai ikut serta dalam pejabat presiden dalam hubungan diplomatik dengan manusia.

    Pada pemerintahan Soeharto sebagai pejabat presiden hubungan diplomatik dengan Malaysia kembali dijalin. Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia berhasil dicapai dengan di tandatanganinya Jakarta tanggal 11 Agustus 1966. Hal ini dilanjutkan dengan penempatan perwakilan pemerintah di masing-masing Negara. Setelah peristiwa G30S/PKI berakhir, kondisi politik Indonesia masih belum stabil. Situasi nasional sangat menyedihkan, kehidupan ideologi nasional belum mapan. Sementara itu, kondisi politik juga belum stabil karena sering terjadi konflik antar partai politik. Demokrasi terpimpin justru mengarah sistem pemerintahan diktator Kehidupan Ekonomi. Kegagalan gerakan 30 september 1965/PKI telah membuka tabir tentang segala kebobrokan kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Rakyat terbuka matanya dan mengetahui dengan jelas siapa kawan dan siapa namanya, beserta siapa lawannya. Rakyat yang di motor oleh kalangan mahasiswa dan pelajar serta mendapat dukungan dari ABRI menjadi sadar, bahwa Gerakan 30 September 1965/PKI (G30S/PKI) atau Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu) telah menyebabkan ketidakstabilan politik. Peristiwa tersebut telah menjadi lembar hitam perjalanan sejarah Indonesia.

#UASISBDJan2021